Renovasi Pasar Rakyat Parlilitan Gelontorkan Anggaran Miliaran Rupiah Malah Mempersempit Lapak Para Pedagang!

Neracanews | Humbahas – Sejumlah pedagang yang biasanya menjajakan dagangannya di Pasar Rakyat Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) mengaku resah atas kebijakan Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja ( Kopenaker )Humbahas yang dinilai mempersempit lapak berjualan para pedagang.

Kepada wartawan sejumlah para pedagang menuturkan sejak pasar di bangun malah menjadi ajang untuk memperebutkan lapak untuk bisa berjualan di lokasi pasar tersebut.

Ironisnya, gonjang – ganjing ditengah pedagang terjadi setelah dilakukan Revitalisasi Pasar sebanyak dua kali. Atas hal itu, Revitalisasi pasar malah dianggap para pedagang hanya mempersempit lapak pedagang untuk berjualan.

Seperti di utarakan R Hasugian, lapaknya berjualan dahulunya hanya ada dua meter persegi. Setelah selesai di bangun malah dipersempit dan sekarang diberikan hanya kurang dari satu meter dengan akumulasi hanya ada dua ukuran keramik, bebernya.

” Sudah empat puluh tahun kami berdagang. Sekarang malah dipersempit lagi menjadi kurang dari satu meter, jadi menumpuk – numpuklah dagangan kami sudah ” ucapnya, Selasa, (14/03/2023).

Senada dengan pernyataan R Hasugian, pedagang lainnya juga bermarga Siburian mengatakan lapaknya juga mengalami penyempitan.

” Tambah sempit sekarang akibat adanya pedagang baru ditempatkan disini. Pedagang baru ini tidak pernah kami lihat sebelumnya, saya sudah berjualan disini dua puluh tahun lebih ” ujarnya.

Adanya gejolak diantara para pedagang menimbulkan rumor baru, bahwa diduga orang baru yang berdagang tersebut disebut – sebut ada membayar sejumlah uang untuk dapat mendapat lapak dipasar tersebut.

” Lapak berjualan sudah sempit, ditambah lagi pedagang baru tambah sempitlah, jadi tidak nyaman kami berjualan, sementara kita jualan disini bayarnya kita ” beber para pedagang.

Tambah pedagang lainnya ada kejanggalan setelah dilakukan pembangunan pasar Rakyat Parlilitan ini. Posisi lapak yang dibangun malah menghadap ke tembok milik rumah warga. Ironisnya, pembangunan yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu tidak mampu memberikan kenyamanan bagi pedagang untuk berjualan.

Diketahui, dua kali pasar rakyat Parlilitan ini dilakukan renovasi. Pertama diperbaiki pada 16 Juni tahun 2019 silam dengan anggaran dari APBD Kabupaten Humbahas senilai 2 miliar lebih. Relokasi kedua dilakukan pada bulan Mei Tahun 2022 dengan menggelontorkan anggaran APBN senilai 2,9 miliar lebih.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja ( Kopenaker ) Nurliza Elita Pasaribu mengatakan bahwa kepala UPT Kopenaker pasar Rakyat Parlilitan sedang turun ke pasar kata dia.

” Kepala UPT nya sudah turun kesitu” ucap Nurliza. Disampaikan terkait ukuran lapak jualan warga yang sebelumnya 2 meter menjadi satu meter dan tambah menyempit dari sebelumnya, menjawab itu Nurliza Elita Pasaribu mengatakan agar berkomunikasi saja dengan UPT saja katanya.

” Saya mau rapat. Tanyakan ke UPT saja ya” ucapnya.

Ditempat terpisah UPT Pasar Parlilitan Lumban Gaol mengakui adanya penyempitan lapak para pedagang. Menurutnya lapak menjadi menyempit akibat bangunan yang baru.

Disinggung mengenai adanya pedagang baru yang diberikan izin oleh Perindakop Humbahas untuk berjualan memicu para pedagang menjadi berdesak desakan.

Lumban Gaol berkilah bahwa penyempitan itu terjadi akibat bangunan baru yang berubah kata dia.

Terkait adanya rumor yang mengatakan adanya dugaan jual beli lapak maka dipaksakan pedagang baru untuk berjualan meski keadaan tak memungkinkan dan telah sempit, Lumban Gaol menepis kabar itu. Ia mengatakan tidak ada menerima uang katanya. (Tim)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Genjot Ekonomi Desa, Pemprov Sumut Dorong BUMDes Naik Kelas Lewat Pelatihan dan Klinik Usaha

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya mendorong peningkatan perekonomian desa melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga saat ini,...

Stok Pupuk Bersubsidi Terbatas, Pemkab Taput Perketat Pengawasan Distribusi

Taput (Neracanews) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) menunjukkan komitmennya dalam mengawal distribusi sarana produksi pertanian. Tim gabungan Pemkab Taput melakukan monitoring Harga...

Erni Hutauruk Dilaporkan, Erikson Sianipar: Apa yang Diucapkan Harus Bertanggung Jawab

Taput (Neracanews) Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Utara, Erikson Sianipar, resmi melaporkan Erni Mesalina Hutauruk ke Polres Tapanuli Utara. Laporan ini dilatarbelakangi dugaan...

Hotbin Simaremare : “Borok Erikson bukan urusan partai politik”

Hotbin Simaremare, Kuasa hukum Ketua Koperasi Produsen Multi Pihak Erni Hutauruk menegaskan, bahwa persoalan hukum yang menyeret Ketua Koperasi HKTI Erikson Sianipar bukan menyoal...

Perkara Harta Gono-gini Winarti Binti Sugiono dengan Aswari Saragih Bin Anwar Saragih Berujung Sita Eksekusi Tanah dan Bangunan oleh Pengadilan Agama Panyabungan

Neracanews | Mandailing Natal – Perkara Winarti binti Sugiono bertempat tinggal dikampung Karang Rejo Desa Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kabupaten Kota Tanjung...