Jumat, Juli 18, 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 637

Komisi Pemilihan Umum Akan Usulkan Perubahan Pemilu

0
Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan gelaran pilkada serentak pada 2026 untuk meringankan beban penyelenggaraan pemilu pada 2024. Konsekuensinya, ada perpanjangan masa jabatan seluruh kepala daerah hasil tiga pilkada serentak yang habis masa jabatan sebelum 2026.

Usul itu berkaitan dengan penataan ulang pemilu serentak lewat revisi Undang-undang Pemilu. Revisi UU Pemilu di DPR mencantumkan opsi gelaran pilkada serentak 2022 dan 2023. Namun, pemerintah berkukuh pilkada serentak digelar pada 2024 seperti yang tercantum dalam UU Pilkada, atau berbarengan dengan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengusulkan pemilu serentak dibagi menjadi dua tahap, yaitu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.

Pemilu serentak nasional yang meliputi pilpres, pemilu DPR, dan pemilu DPD digelar 2024. Sementara pemilu serentak daerah yang meliputi pilkada dan pemilu DPRD dihelat 2026.

Dia menyampaikan model dua pemilu serentak membuat penyelenggaraan lebih efisien, beban kerja penyelenggara pemilu juga tidak terlalu berat.

“Desain keserentakan pemilu daerah serentak 2026 sebagai bentuk win-win solution, membuat happy dan nyaman banyak pihak,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2). Efeknya, kata Hasyim, ada perpanjangan masa jabatan bagi kepala daerah hasil tiga pilkada serentak sebelumnya hingga 2026.

“Sebagai konsekuensi desain Pemilu Daerah Serentak 2026, maka kepala daerah hasil pilkada 2017, 2018, dan 2020 yang masa jabatan habis 5 tahun berikutnya (2022, 2023, dan 2024), masa jabatan diperpanjang sampai dengan dilantiknya kepala daerah hasil pemilu daerah serentak 2026,” kata dia.

Hasyim menyampaikan perpanjangan masa jabatan juga berlaku bagi para anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Masa jabatan mereka yang harusnya habis pada 2024 ditambah hingga 2026.

“Kepala daerah definitif dan anggota DPRD dengan perpanjangan masa jabatan sampai dengan 2026, serta tidak perlu menyediakan penjabat atau Plt. kepala daerah untuk durasi waktu yang panjang,” imbuh Hasyim.
Sebelumnya, KPU memprediksi bahwa gelaran pilkada 2024 yang serentak di semua daerah dan berbarengan dengan Pilpres serta Pileg akan sangat berat.
Sumber CNN Indonesia

Presiden Jokowi Bertemu Dengan PM Malaysia Bahas Perlindungan WNI

0
Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan itu membahas perlindungan WNI, pekerja migran hingga isu kudeta militer di Myanmar.

“Tadi saya sudah juga menyampaikan beberapa kepada Perdana Menteri Muhyiddin bahwa setiap saat ada masa-masa kecil atau masa-masa sedang kita bisa langsung telepon jam berapa pun. Jadi Saya kira ini hubungan yang sangat baik dan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Muhyiddin berjalan dengan baik terbuka dan komprehensif,” kata Jokowi dalam jumpa pers bersama Muhyiddin yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Jumat (5/2/2021).

Jokowi mengapresiasi atas kerja sama Pemerintah Malaysia dalam perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia, terutama semasa pandemi COVID-19. Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu, dia juga menekankan pentingnya pembuatan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) baru terkait perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Saya menyampaikan apresiasi penghargaan atas kerjasama perlindungan WNI di Malaysia terutama selama pandemi dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia kepada pemerintah Malaysia dan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, saya menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan mou-mou baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia. Selain itu dua negara juga perlu membangun One Channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia,” papar Jokowi.

Isu berikutnya yang dibahas adalah soal sawit. Jokowi mengharapkan komitmen Malaysia untuk ikut melawan diskriminasi terhadap sawit secara bersama-sama. Berikutnya, Jokowi juga menyambut baik Travel Corridor Arrangement antara Indonesia dan Malaysia.

“Mengenai waktu pemberlakuan TCA akan dikomunikasikan Kemudian. saya juga menyampaikan pentingnya Asian segera menyelesaikan ASEAN Travel Corridor Framework dan di masa sulit seperti ini menjadi kepentingan ASEAN untuk terus menunjukkan soliditas,” tuturnya.

Selanjutnya, Jokowi dan Muhyiddin juga membahas isu kawasan ASEAN, utamanya perkembangan di Myanmar. Jokowi mengaku prihatin dengan kondisi politik di Myanmar.

“Kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip Rule of Law, good governance, demokrasi hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional,” ungkap Jokowi.

“Sebagai satu keluarga, kita minta 2 menteri luar negeri untuk berbicara dengan chair ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar. Tadi secara detil juga kami sudah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri mengenai ini dan dalam pertemuan tadi juga kita membahas mengenai isu rohingya dan berharap isu tersebut tetap menjadi perhatian kita,” sambung dia.

Terakhir, Jokowi dan Muhyiddin juga bertukar pikiran mengenai stabilitas keamanan kawasan. Jokowi mengaku menekankan bahwa stabilitas akan tercipta termasuk di Laut Cina Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional.

“Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta termasuk di Laut Cina Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” kata Jokowi.
Sumber Detik.com

Kerja Shift Malam Berisiko, Ini Solusinya

0

Neracanews.com, Jakarta – Tidur nyenyak adalah bagian penting bagi kesehatan fisik dan mental kita. Sayangnya, orang-orang yang harus bekerja di malam hari atau memiliki jam kerja tak menentu seringkali tak bisa mendapatkan tidur malam yang cukup dan berkualitas.

Kebanyakan sistem kerja di Indonesia menerapkan jam kerja dari pukul 09.00 hingga 17.00. Namun, ada pula beberapa perusahaan yang menerapkan sistem kerja shift, sehingga ada karyawan yang harus bekerja dari pagi hingga sore dan ada pula yang bekerja dari malam hingga pagi menjelang.

Tak ayal, karyawan yang mendapatkan shift malam rentan mengalami gangguan tidur yang juga dikenal dengan istilah shift work sleep disorder (SWD). Menruut pakartidur Jessica Vensel Rundo, bekerja shift malam juga bisa mengangu ritme sirkadian tubuh.

“Sebagian besar manusia terjaga di siang hari karena jam internal tubuh membuat kita tetap terjaga. Meski merasa sangat lelah setelah bekerja sepanjang malam, kita bisa saya sulit tidur karena jam internal tubuh yang membuat kita terjaga,” ucap dia.

Efek bekerja shift malam Kurang tidur dapat menyebabkan masalah kesehatan lain seperti penyakit jantung, gangguan pencernaan, dan gangguan metabolisme.

Selain masalah kesehatan, kurang tidur juga bisa memicu gangguan suasana hati, kita menjadi rentan marah, ketergantugan obat dan alkohol, berisiko tinggi mengalami kecelakaan dan kesalahan terkait pekerjaan. Memang tidak semua pekerja shift malam akan mengalami gangguan tidur semacam ini.

Akan tetapi, kita harus melakukan antisipasi karena dampaknya yang sangat serius. Jika Anda pekerja shift malam yang mengalami kesulitan tidur, sebaiknya konsultasikan hal tersebut pada dokter.

“Sebaiknya Anda juga membuat catatan harian tentang jam kerja dan jam tidur Anda agar membantu dokter mengidentifikasi masalah dan memantau perkembangannya dari waktu ke waktu,” ucap Vensel Rundo.

Agar bisa tidur nyenyak, kita juga disarankan untuk melakukan tips berikut:

1. Praktikkan kebersihan tidur yang baik Jika Anda didiagnosis mengalami shift work sleep disorder, cara prtama untuk mengatasinya adalah memastikan Anda cukup tidur. Hal ini bisa dilakukan dengan mempraktikkan kebersihan tidur yang baik.

Mempraktikan kebersihan tidur yang baik bisa dimulai dengan menetapkan rutinitas waktu tidur yang teratur dan membuat lingkungan yang kondusif untuk tidur, seperti menjaga kamar tidur Anda tetap gelap, sejuk, dan tenang.

2. Langsung tidur setelah bekerja Setelah jam kerja selesai, segera luangkan waktu untuk tidur. Salah satu pemicu yang membuat orang tetap terjaga adalah cahaya.

Jadi, kurangi paparan cahaya minimal 30 menit sebelum pergi tidur. Hal ini bisa kita lakukan dengan memakai kacamata hitam dalam perjalanan pulang kerja.

3. Kurangi kafein Mengonsumsi kafein akan membuat kita sulit tidur. Jadi, cobalah untuk tidak meminumnya dalam waktu empat jam setelah akhir shift kerja selesai agar tubuh Anda memiliki waktu untuk mencernanya.

4. Tetapkan batasan Beri tahu orang lain jam berapa Anda bekerja dan kapan Anda akan tidur, sehingga mereka tahu kapan harus meninggalkan Anda sendirian. Bagi mereka yang tinggal bersama Anda, minta mereka menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas bising saat Anda tidur seperti menyedot debu, mencuci piring atau menonton TV dengan suara keras.

Selain itu, matikan ponsel Anda agar tidak terganggu dengan notifikasi yang masuk.(kmps)

Serentak di 10 Lokasi, Satgas Ajendam I/BB Gelar Operasi Pendisplinan Prokes

0

Neracanews.com, Medan – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kodam I/BB melalui Satuan Ajudan Jenderal Kodam (Ajendam I/BB) terus bergerak dan menggelar kegiatan sosialisasi dan Operasi pendisplinan masyarakat terhadap Protokol Kesehatan (Prokes) di 10 lokasi secara serentak,dalam suasana Natal 2020 dan menjelang tahun baru 2021(Nataru).

Hal ini disampaikan Kepala Ajendam I/BB Kol. Caj Adi Mulyanto SH, MAP, usai menerima laporan hasil Operasi pendisplinan Prokes dan sosialisasi kepada Warga di 10 titik lokasi Kec. Medan Sunggal secara serentak, Sabtu (26/12/2020).

Menurut Kaajendam I/BB bahwa dalam kegiatan Prokes ini yang digelar pihaknya secara serentak di 10 titik lokasi yang berbeda dapat menekan laju penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Kota Medan.

Dikatakan Kol. Caj Adi Mulyanto bahwa dalam melaksanakan Operasi Prokes dan sosialisasi ini, para personel Satgas selalu mengedepankan cara persuasif dan humanis kepada warga yang terjaring Operasi.

Kesepuluh titik Operasi pelaksanaan Prokes yakni Terminal pinang baris, Mall manhatan, Pasar Sunggal, Pasar setia budi, Pasar kampung lalang, Pasar sei sekambing, Mall rcw, Plaza milenium, Masjid asrama Sunggal dan Gereja asrama Sunggal, terang Kolonel Adi Mulyanto.

Disebutkan Kol. Caj Adi Mulyanto bahwa dalam pelaksanaan Operasi pendisplinan dan sosialiasi Prokes secara serentak di Kecamatan Medan Sunggal bertujuan untuk menjaga warga agar jangan sampai di masa liburan Nataru ini malah memunculkan kluster baru Covid-19.

Target Operasi dilaksanakan ditempat keramaian dan tempat kerumunan masyarakat, pihak Satgas Ajendam I/BB akan menegur, menyapa dan mengingatkan warga tentang pentingnya menaati Protokol Kesehatan sesuai dianjurkan pemerintah yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, terang Adi Mulyanto.

Lanjut, Kaajendam I, pihaknya juga menghimbau para warga masyarakat untuk selalu konsekuen dalam menaati Protokol Kesehatan, dimulai dari praktek pemakaian masker yang baik, menjaga jarak Interaksi yang benar hingga cara mencuci tangan yang tepat dengan sabun dan air mengalir guna menghindari terpapar Virus Covid-19.

“Semoga dengan adanya Operasi Pendisplinan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan dan sosialisasi di gelar Satgas Ajendam pada 10 titik lokasi secara serentak bisa mengedukasi warga di Kota Medan untuk dapat mengetahui, memahami dan peduli akan kesehatan mereka masing-masing, mengingat virus Covid-19 penyebarannya sudah taraf cukup berbahaya,” pungkas Kol. Caj Adi Mulyanto.(AFS)

Menhub Cek Penerapan Protokol Kesehatan dan Tes COVID-19 di Bandara Soetta

0

Neracanews.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau terminal 2 dan 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta (Bandara Soetta), Tangerang, Banten, Sabtu (26/12/2020) untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik menghadapi masa libur natal 2020 dan tahun baru 2021. Menhub juga mengecek tempat rapid test antigen/PCR test di terminal tersebut.

“Saya tekankan bahwa pada saat libur ini protokol kesehatan harus lebih ketat,” ujar Menhub.

Budi mengatakan telah meminta Angkasa Pura II berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan perbaikan dan penataan dalam rangka mengantisipasi terjadinya antrean panjang saat pelaksanaan tes cepat (rapid test) COVID-19 maupun pengecekan surat hasil pemeriksaan kesehatan di bandara.

Ditambah Menhub, ia juga mendapatkan masukan dari para ahli agar pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan dengan lebih aman yaitu dengan membuat bilik atau chamber. Sehingga pemeriksaan bisa dilakukan di dalam bilik atau chamber tersebut.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh stakeholder penerbangan di Bandara Soetta untuk bersiap mengantisipasi terjadinya dua puncak perjalanan yang diprediksi terjadi pada 31 Desember 2020 dan pada arus balik di awal Januari 2021.

“Untuk mengantisipasi puncak perjalanan. Saya pikir seluruh stakeholder sudah siap untuk meningkatkan kapasitas karena titik-titik pemeriksaan dari protokol kesehatan itu sudah ditata sedemikian rupa. Jadi saya pikir itu bisa dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Untuk mengantispasi puncak perjalanan libur maupun arus baliknya, Menhub akan berkoordinasi dengan Kemenkes dan Satgas Penanganan COVID-19, untuk memastikan distribusi rapid test antigen bisa dilakukan dengan baik di seluruh daerah agar tidak terjadi antrean.

Lebih lanjut Menhub mengapresiasi pihak-pihak terkait di Bandara, antara lain Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Angkasa Pura 2, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri, yang siap siaga menjaga penerapan protokol kesehatan dengan baik.

“Jika memang ada yang positif, mereka tetap diperlakukan dengan baik dan diberikan pemahaman bahwa mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan dan mereka bisa mendapatkan refund sesuai dengan harga yang dibayarkan,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Menhub juga membagikan masker dan hand sanitizer kepada sejumlah penumpang di Bandara Soetta.(skb)

Penundaan Piala Dunia U-20 Tahun 2021, Menpora: Pemerintah Hormati Keputusan FIFA

0

Neracanews.com, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, hari Jumat (25/12), menyampaikan keterangan terkait keputusan FIFA untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 atau FIFA U-20 World Cup 2021 Indonesia.

Dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (25/12/2021), Zainudin Amali menyampaikan bahwa pemerintah memahami dan menghormati keputusan keputusan FIFA tersebut.

Berikut pernyataan lengkap Menpora:
1. Pertama-tama, masih dalam suasana Perayaan Hari Natal tahun 2020 yang tepat berlangsung hari ini tanggal 25 Desember 2020, saya selaku Menteri Pemuda dan Olahraga mengucapkan Selamat Hari Natal bagi masyarakat yg merayakannya.

2. Menanggapi keputusan FIFA tentang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 yang semula akan berlangsung di Indonesia pada tahun 2021, tadi malam saya memperoleh informasi penundaan event tersebut dari PSSI dan kemudian juga langsung kami download di website FIFA.

Dalam keterangan resminya tersebut, FIFA telah menyebutkan tentang keputusannya untuk menunda secara resmi penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup 2021 yang semula akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Mei dan Juni 2021 akan ditunda pada tahun 2023. FIFA juga telah menunda penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup 2021 yang semula direncanakan akan diadakan pada tahun 2021 di Peru ditunda pada tahun 2023.

3. Pemerintah memahami sepenuhnya keputusan FIFA tersebut, dengan alasan adanya penyebaran pandemi COVID-19 yang masih berkembang hampir merata di seluruh penjuru dunia. Selain itu, pemerintah juga sangat menghormati FIFA karena sebelum keputusan tersebut diambil telah terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek dan sangat mengapresiasi kesungguhan Pemerintah Indonesia bersama PSSI sebagai LOC yang telah melakukan berbagai langkah persiapan bagi suksesnya penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup 2021. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada PSSI yang telah bekerjasama dengan Pemerintah (Pusat & daerah) dalam persiapan selama ini;

4. Semalam saya telah melaporkan keputusan FIFA tersebut kepada Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Langkah terdekat yang segera akan dilakukan adalah mengadakan rapat koordinasi pada awal minggu depan yang akan dipimpin langsung oleh Menko PMK dan akan mengundang semua pihak terkait, baik unsur Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah serta PSSI.

Beberapa hal penting yang akan dibahas antara lain: penjelasan lengkap tentang penundaan event tersebut, update dan kelanjutan renovasi sejumlah stadion dan lapangan latihan serta update dan kelanjutan pembinaan Timnas yang sudah dipersiapkan, yang tentu saja diperkirakan akan berubah (disesuaikan usia pada saat itu) karena event tersebut berlangsung di tahun 2023. Pada tahun yang sama, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah (co-host) Piala Dunia FIBA tahun 2023.

5. Sebagai informasi, sesungguhnya Pemerintah sudah berupaya keras untuk meyakinkan FIFA tentang keseriusan yang ditunjukkan oleh Pemerintah bersama PSSI melalui surat yang dikirimkan pada awal Desember 2020 kepada Presiden FIFA termasuk juga upaya dalam mengatasi masalah pandemi COVID-19. Dalam surat tersebut secara lengkap juga disebutkan tentang dukungan Presiden RI melalui Keppres dan Inpres dan juga optimalisasi persiapan Timnas dan renovasi sejumlah venue pertandingan.

6. Setelah rapat koordinasi minggu depan, Menko PMK dan Menpora RI akan langsung menyampaikan laporan lengkapnya kepada Bapak Presiden.(skb)