Penyitaan Meja Ketangkasan yang di Lakukan Satreskrim Polrestabes Medan Seperti di Paksakan

Penulis

-

30 September 2022

Neracanews | Medan – Penyitaan mesin ketangkasan pada Kamis (29/9) di Desa Kampung Kolam Percut Seituan menyita banyak perhatian Pengamat Hukum Kota Medan.

Hal ini di sebabkan karena penyitaan mesin Game ketangkasan yang di lakukan oleh Satrekrim Polrestabes Medan tersebut dalam posisi mesin tidak beroperasi dan tersimpan rapih dalam sebuah kamar.

Penyitaan yang di lakukan oleh Satreskrim Polrestabes medan ini seperti di paksakan, ujar Redi salah seorang pengamat hukum.

Redi juga mengatakan, kalau ingin menangkap, lakukan lah sesuai prosedur dan tetap profesional, jangan layakny seperti anak-anak yg kehilangan mainan lalu merebut mainan teman.

Jadi terkait penangkapan atau penyitaan mesin Game ketangkasan yang terjadi tadi malam itu bisa di katakan itu adalah perampasan, karna tidak ada surat izin penggeledahan, surat izin penyitaan dari pengadilan, dan tidak sesuai SOP Kepolidian sendiri.

Di lain sisi, Rambo Silalahi, S.H yang juga merupakan salah seorang Pengamat Hukum Kota Medan mengatakan, jika pihak kepolisian hendak mengamankan atau menyita satu barang haruslah bertujuan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan yang yang sedang berjalan, dan yang kedua, sesuai pasal 38 KUHAP yang berbunyi : ” “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.”

Jadi tidak sembarangan main sita sita saja, itu namanya sudah tindakan kesewenang- wenangan yang di lakukan oleh Satreskrim Polrestabes Medan, ujar Pria kucir yang akrab di panggil Rambo itu.

Di lain sisi, awak media mencoba mengkonfirmasi Kasat Reskrim Polrestabes Medan terkait Surat penggeledaham dan surat sita dari pengadilan.

Kompol Fathir menjelaskan dalam pesan singkat whatsapp bahwa penggeledahan dan penyitaan tadi malam pada kamis (29/9) di laksanakan dengan surat surat izin lengkap, ujar Mantan Kapolsek Medan Baru tersebut.

Namun saat awak media meminta dokumentasi penunjukan surat penggeledahan dan penyitaan di lapangan untuk kepentingan pemberitaan yang berimbang, Kasat Reskrim Polrestabes Medan tidak membalas pesan awak media.

Dilain sisi, pemilik rumah saat di konfirmasi terkait surat geledah dan surat sita, pemilik rumah mengatakan tidak ada menunjukkan surat apapun, mereka langsung masuk dan mengarah ke kamar, ujar pemilik rumah yang tidak ingin di sebutkan namanya.(021)

Fraksi Golkar Gelar Bimtek se Kabupaten/ Kota di Sumut

Penulis

admin

-

30 September 2022

0

Neracanews | MEDAN – Bimtek Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlangsung dari 28-30 September 2022 di Le Polonia Hotel Medan berjalan sukses. Dalam bimtek tersebut, Golkar siap menjadi partai pemenang di 2024.

Hadir dalam Bimtek tersebut, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut H Datok Ilhamsyah, Wakil Ketua Korbid Kepartaian Zulchairi Pahlawan, Ketua Fraksi Partai Golkar Sumut Dhody Thahir, Ketua Panitia Bimtek Edi Surahman Sinuraya, seluruh anggota fraksi Partai Golkar DPRD provinsi dan kabupaten/ kota dan tamu undangan lainnya.

Mewakili Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah, Dhody Thahir mengatakan, Partai Golkar harus hadir terus ke tengah-tengah masyarakat. Membantu masyarakat melahirkan program-program yang bermanfaat.

Bukan hanya itu, para anggota fraksi yang saat ini duduk di dewan juga harus mengetahui pemilih terbanyak pada 2024 nantinya didominasi oleh anak muda atau kau milenial.

“Pemilih pemula itu sekitar 70 persen. Kita harus bisa mengambil hati anak-anak muda agar mereka menetapkan pilihan ke Partai Golkar. Kita saat ini juga menggandeng anak-anak muda untuk terjun ke politik,” sebutnya.

Baginya, Bimtek ini juga sangat penting untuk membahas tahapan-tahapan menuju pesta demokrasi pada 2024 nantinya.

“Di sini kita susun juga strategi bagaimana Partai Golkar bisa memenangkan Bapak Airlangga Hartarto menjadi Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Menambahkan, Ketua Panitia Edi Surahman Sinuraya berharap, bimtek ini nantinya bisa menambah wawasan para anggota fraksi Golkar untuk menyusun strategi dalam rangka memenangkan Partai Golkar pada pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden pada 2024 nantinya.

“Kita harus bisa menyusun strategi mencari pasar milenial dengan turun terus ke masyarakat. Hal ini agar kemenangan Partai Golkar membawa Pak Airlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Bapak Musa Rajekshah sebagai Gubernur Sumut pada 2024 mendatang nantinya dapat kita wujudkan,” ujarnya.(021)

Advokat Raja Makayasa SH : Wartawan Itu Pilar Demokrasi, Saya Mengecam Satpam DPRD Medan Larang Wartawan Meliput

Penulis

admin

-

30 September 2022

0

Medan – Terkait Rahmadsyah seorang Jurnalis yang dilarang meliput oleh Satpam DPRD Medan, Praktisi Hukum Raja Makayasa Harahap SH angkat bicara.

Raja Makayasa Harahap SH memberikan pandangannya tentang perkembangan pers di Indonesia. Pers menurutnya, sangat berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga kondisi bangsa dalam keadaan kondusif. Kamis (29/9/2022)

“Harapannya ke depan pers dapat memberikan kontribusi gagasan dalam membangun bangsa ke depan. Sebagai pilar demokrasi keempat, pers harus memiliki komitmen kuat. Mudah-mudahan itu betul-betul bisa dipertahankan. Perlu juga kontrol yang serius untuk insan pers, karena tanpa kontrol pers yang sehat akan sangat membahayakan negara termasuk bangsa Indonesia,” kata Raja saat diwawancarai di Kantor Citra Keadilan, Jalan Sutomo, Kamis (29/9/2022).

Pengacara muda ini menuturkan, di era globalisasi ini, media massa telah menjadi alat kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi, dimana kebebasan pers digunakan sebagai alat ukur untuk melihat demokratisasi sebuah negara.

“Media yang netral berarti media yang bergerak secara independen, kredibel dan mandiri dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, sehingga masyarakat tidak tertipu terhadap fakta yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Terkait dilarangnya Rahmadsyah Wartawan meliput di DPRD Medan dirinya menyesalkan kejadian tersebut

“Wartawan itu Pilar keempat Demokrasi, siapapun tak boleh melarang wartawan untuk meliput kegiatan DPRD Kota Medan saya mengecam tindakan oknum security itu, mereka itu digaji oleh rakyat, tidak ada satu warga negara pun dilarang untuk dapat berhadir dan berkunjung ke kantor dewan” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi 4 DPRD Kota Medan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sumatera Utara Peduli Lapangan Merdeka Medan dan OPD terkait membahas Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan (LMM), Selasa (27/9/2022)

Mendengar kabar akan ada RDP dan memang langsung diberitahukan oleh Miduk Hutabarat Koordinator KMS-SU Peduli LMM, Rahmadsyah yang sehari-hari profesinya adalah jurnalis langsung mendatangi gedung DPRD Kota Medan untuk melakukan peliputan.

Rahmadsyah mengatakan bahwa pada saat masuk ingin melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wartawan dirinya di hadang oleh Satpam DPRD Kota Medan dan menyuruh melapor ke Pos Satpam, dirinya mengikuti arahan, setelah lima belas menit lamanya kemudian petugas Satpam tersebut pun melarang dirinya masuk untuk meliput RDP tersebut

“Dilarang aku bang, katanya perintah” ungkapnya

Lanjut Rahmad mengatakan dirinya berusaha menjelaskan bahwa dirinya wartawan sambil menunjukkan Identitas Kartu Wartawan dan menjelaskan tentang UU Pers, namun Satpam masih bersikeras melarang bahkan merekam dirinya, dan Rahmad mempertanyakan kepada satpam, kenapa dirinya direkam.

“Sudah dilarang melakukan peliputan, direkam satpam pulak, emangnya aku Teroris”

Rahmadsyah juga menjelaskan terkait Sekuriti yang menghambat dan melarang Tugas dirinya sebagai Wartawan kepada semua pihak agar memahami tugas dan fungsi wartawan untuk tidak melakukan intervensi atau menghalangi halangi tugas Jurnalis, dan dirinya memprotes keras atas kejadian yang dialaminya

“Apa yang dilakukan Satpam DPRD Medan jelas itu sudah melanggar aturan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-undang tentang Pers, “tegasnya

Dirinya mengatakan, Barangsiapa menghambat dan menghalangi, tugas, kerja wartawan dapat dipidana sebagaimana pasal 18 ayat (1) UU Pers Nomor 40 tahun 1999, yang menyebutkan, bahwa barang siapa saja dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

“Ada apa satpam DPRD Kota Medan wartawan masuk, ini Gedung rakyat, jangan halang-halangi wartawan melakukan fungsinya, Aparat Penegak hukum harus usut ini semua”pungkasnya. (Rmd/As)