Karo – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang bersama wakil bupati Theopilus Ginting menghadiri acara ramah tamah Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan tokoh agama bertempat di Jambur Pemerintah Kabupaten Karo, Kabanjahe, Rabu (25/1/2023).

Ramah tamah ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan tokoh lintas agama. Acara diawali dengan penyampaian renungan singkat oleh Ketua Umum Moderamen GBKP, Pdt. Krismas Imanta Barus.

Dalam renungan singkatnya, pendeta menyampaikan bahwa salah satu tantangan bagi gereja dan agama saat ini adalah krisis ekonomi global. Untuk itu gereja dan agama harus berperan aktif untuk membantu ekonomi masyarakat kecil misalnya dalam menyediakan permodalan.

“Kepada para pemuka agama mari kita rancang joint program bersama negara untuk berkontribusi bagi kebaikan masyarakat Karo” ujarnya.

Sementara itu perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karo menyambut baik acara ramah tamah dengan tokoh agama ini sebagai salah satu upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di masyarakat.

Sementara, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah daerah sangat mengapresiasi kerukunan umat beragama di Kabupaten Karo yang terjaga selama ini dengan baik.

“Pemerintah Kabupaten Karo tidak mampu bekerja tanpa dukungan dari tokoh-tokoh agama yang berperan menjaga kondusifitas di tengah-tengah masyarakat agar bisa terwujud masyarakat yang beriman dan bertakwa,” Pungkas bupati.

Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Karo, Davit Kristian Sitepu, Ketua MUI Kabupaten Karo, H. Fakhry Samadin Tarigan, S.Ag, Kepala Perangkat Daerah serta sejumlah perwakilan agama di Kabupaten Karo. (Afs)

Karo – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang bersama Forkopimda hadiri Pengambilan Sumpah Janji Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Desa/ Kelurahan Se-Kabupaten Karo bertempat di Balai Milala Mas Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, Selasa (24/1).

Dalam kesempatan ini bupati menyampaikan selamat kepada PPS yang diambil sumpah janjinya. Tugas PPS merupakan sebuah tugas mulia karena bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.

“Bekerjalah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada dan jangan terprovokasi oleh pihak manapun demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang aman” ujar bupati.

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Gemar Tarigan menyampaikan agar PPS di tingkat desa/ kelurahan tetap menjunjung kode etik serta menjaga soliditas, berkoordinasi dengan kepala desa/ lurah dan memperkuat pemahaman tentang penyelenggaraan pemilu.

Pengambilan Sumpah Janji Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Karo ini diikuti oleh PPS dari 259 desa dan 10 kelurahan Se-Kabupaten Karo. (Afs)

Neracanews | Mandailing Natal – Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mandailing Natal (Madina) Nomor 411.4/0135/K/2023 tentang lokasi desa binaan, Kabupaten Madina menetapkan sepuluh desa binaan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Madina Eli Mahrani Jafar Sukhairi Nasution pada acara supervisi desa/kelurahan pelaksanaan program PKK di Aula Hotel Rindang, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal (Madina), Sumut, Rabu (25/1/2023).

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Asisten I Setdakab Madina Sahnan Pasaribu, Kadis PMD Madina Mainul, Ketua Bidang II TP PKK Madina Asmawati Alamulhaq Daulay, dan tim supervisi TP PKK Provinsi Sumut.

Sepuluh desa binaan tersebut diantaranya Desa Sidomakmur, Kecamatan Sinunukan kategori tertib administrasi PKK, Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan kategori pola asuh anak dan remaja, Desa Sikara-kara Kecamatan Natal kategori UP2K PKK.

Selanjutnya Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi kategori hatinya PKK, Kecamatan Naga Juang kategori Iva test, Desa Huta Padang Kecamatan Pakantan kategori Posyandu.

Desa Aek Marian, Kecamatan Lembah Sorik Marapi kategori kesatuan gerak PKK KB kesehatan, Desa Hutabargot Dolok Kecamatan Hutabargot kategori PHBS, Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan kategori lingkungan bersih dan sehat, dan terakhir Desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang dan Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kategori Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PTP2WKSS).

“Harapan kami Semoga tim supervisi kiranya dapat memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga menjadi motivasi bagi masyarakat untuk membuat lebih baik lagi di masa yang akan datang,” harap Eli.

Sementara Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan PKK layak menjadi dinas tersendiri. “Saya tidak asal sebut, kenapa harus seperti dinas karena sumber daya manusianya itu salah satunya pilarnya sepuluh program pkk,” kata Atika.

Visi-misi Kabupaten Madina, kata Atika, membangun secara infrastruktur dan sumber daya manusia. PKK menjadi sumber daya manusia. Pemkab akan menjadi sandaran terkokoh bagaimana sepuluh program PKK diimplementasikan perlahan di Kabupaten Madina.

Tahun 2022 Kabupaten Madina masuk nominasi tertib administrasi, Atika ingin sepuluh nominasi dimasukkan di tahun 2023. Dia meminta untuk dukungan dan binaan dari tim supervisi Provinsi Sumut.

“Kami serius membina ini, kepala OPD, asisten, dan camat menjadi koordinator untuk proaktif bagaimana kriterianya kita lihat sudah teraplikasikan belum. Jika sudah seberapa jauh dan jika belum, kapan kita mulai,” lanjutnya. (Hem Surbakti)

Asahan – Bupati Asahan H. Surya, B.Sc ikuti Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Selasa (24/01/2024). Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kisaran tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan Hidayat, SP melantik 612 Anggota PPS se-Kabupaten Asahan.

Pasca melantik Ketua KPU Kabupaten Asahan Hidayat mengatakan, ada 4 hal yang harus di lakukan Anggota PPS dalam mengemban amanah yang diberikan. “Pertama, pahami seluruh aturan atau regulasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu, Kedua, terapkan seluruh prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Ketiga, perkuat kerja tim di jajaran PPS dan sekretariat, saling melengkapi dan terbuka. Keempat, jaga dan tingkatkan koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan dan tokoh masyarakat dan tokoh agama”, ujar Hidayat.

Selanjutnya Hidayat berharap kepada Anggota PPS yang telah dilantik, agar dapat langsung berkordinasi dengan pihak Kepala Desa/Lurah, melakukan silaturahmi dan berkordinasi tentang fasilitas yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan tugas PPS nantinya serta berkordinasi tentang sekretariat PPS di Desa/Kelurahan. “Kepada seluruh Camat dan Lurah/Kepala Desa, kami berharap dapat membimbing Anggota PPS yang menjalankan tugas diwilayahnya”, harap Hidayat sekaligus menutup sambutannya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Sumatera Utara Yulhasni kepada Anggota PPS yang telah dilantik, agar melakukan koordinasi dengan Aparatur Pemerintahan di Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya. “Koordinasi ini penting dilakukan, demi mensukseskan Pemilu Tahun 2024”, ucapnya. Selain itu Yulhasni mengatakan, Pemilu saat ini sudah menuju era digitalisasi. Maka dari itu, diharapkan, Anggota PPS sudah akrab dengan yang namanya teknologi.

Terakhir Yulhasni berharap kepada Pemerintah Kabupaten Asahan terkhusus Kecamatan dan Desa/Keluarahan dapat membantu Anggota PPS dalam mensosialisasikan masyarakat diwilayahnya untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih, apabila belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Tahun 2024. Dan kepada Anggota PPS diharapkan dapat bekerja secara profesional.

Dikesempatan yang sama Bupati Asahan H. Surya, BSc mengatakan, PPS mempunyai tugas penting dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, salah satunya adalah mengumpulkan hasil perhitungan suara dan melaksanakan semua tahapan penyelengaraan pemilu ditingkat Kelurahan /Desa. “Untuk itu kami berharap kepada seluruh Anggota PPS agar mempelajari dan menguasai semua regulasi tentang Pemilu Tahun 2024, dalam upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis, dengan mengedepankan azas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”, ucap Bupati. Kepada Anggota PPS, Bupati berharap, segera bersinergi dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Camat dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam menyukseskan tahapan dan jadwal penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 diwilayah saudara masing-masing.

Tampak hadir mewakili Kajari Asahan, mewakil Ketua PN Kisaran, mewakili Kapolres Asahan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ketua PWI Kabupaten Asahan, OPD, Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan, Camat se-Kabupaten Asahan, Lurah se-Kabupaten Asahan dan tamu undangan lainnya. (As)